• Cougar

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Lions

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Snowalker

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Howling

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Sunbathing

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Category: 2007

Pengaruh Sosial Budaya Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Masyarakat Lokal Di Taman Nasional Gunung Halimun.

Kata kunci: pengaruh, ekowisata, sosial budaya.

Ernawati,Diyah Bekti; Agus, Sri; Sugiarti, Rara; Setyaningsih, Wiwik*)
LPPM UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Bersaing, 2006.

Taman Nasional Gunung Halimun merupakan kawasan yang luas dan memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang sebagian telah dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata minat khusus, yakni ekowisata. Daya tarik wisata alam yang utama adalah berupa keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang dapat dinikmati dalam suasana alam pegunungan yang sejuk, tenang dan segar.
Beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun antara lain adalah 1) pengelolaan belum dilaksanakan secara optimal, 2) terdapat friksi pengelolaan kawasan antara pihak pemerintah serta penguasa adat dalam hal ini Abah Anom, 3) adanya perubahan menuju pola hidup konsumtif yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam, 4) belum ada pembagian zonasi yang jelas di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, 5) perawatan dan pengelolaan sarana belum optimal karena keterbatasan dana, 6) belum ada kerja sama untuk menyusun tapak kawasan (site plan) TNGH, 8) belum terwujudnya nota Memorandum of Understanding/MoU antara pemerintah dengan masyarakat setempat, 9) pengelolaan sarana akomodasi yang belum memihak masyarakat setempat, serta 10) kurangnya upaya promosi produk yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun.
Semenjak kawasan Gunung Halimun ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi dan budaya yang menyangkut kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut, baik perubahan yang bersifat positif (menguntungkan masyarakat) maupun negatif (merugikan masyarakat). Beberapa perubahan antara lain terjadi pada kesempatan atau peluang kerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan (additonal income) seperti menjadi pemandu atau pramuwisata serta menjadi penyedia jasa akomodasi maupun online casino menyediakan layanan boga (makan minum) kepada wisatawan yang datang ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Perubahan lainnya juga terjadi pada penggarapan lahan yang semula merupakan lahan Perum Perhutani dan sekarang sebagian masyarakat berasumsi adanya keterbatasan akses kepada sumber daya yang terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun. Masyarakat tidak diperbolehkan lagi untuk merambah kawasan hutan. Lahan hutan yang telah dibuka oleh masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian tidak boleh diperluas.
Balai Taman Nasional Gunung Halimun membangun pusat penelitian (research station) Cikaniki dilengkapi dengan sarana dan prasarananya untuk penelitian dan sekaligus dijadikan salah satu tempat penginapan di tengah hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, menerbitkan dan menyebarkan luaskan informasi penting tersebut pada masyarakat luas, menjadikan Pusat penelitian Cikaniki Taman Nasional Gunung Halimun sebagai pusat kegiatan mahasiswa baik menyangkut pengamatan aneka ragam satwa dan hayatinya serta adat istiadat masyarakatnya, membangun “looptrail” untuk memudahkan memandu para peneliti/wisatawan minat khusus untuk memasuki hutan, membangun “jembatan tajuk” untuk mengadakan penelitian dan pengamatan aneka ragam burung, dan melihat pemandangan hutan, membangun tempat penginapan (guest-house) bagi para wisatawan dan sekarang ini pengelolaannya dan pemeliharaannya diserahkan kembali pada warga masyarakat.

Pengembangan Model Revitalisasi Seni Batik Klasik Melalui Interpretasi sebagai Upaya untuk Melestarikan Warisan Budaya dan Mendukung Pengembangan Pariwisata di Surakarta.

Kata kunci: revitalisasi, seni batik klasik, warisan budaya, nilai filosofis.

Sariyatun; Sugiarti, Rara; Subiyantoro, Slamet*)
Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Bersaing, 2006.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu model revitalisasi seni Batik Klasik melalui interpretasi sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya dan mendukung pengembangan pariwisata di Surakarta. Sasaran jangka pendek yang hendak dicapai adalah memberikan pendampingan yang bersifat motivatif-alternatif dengan upaya menginterpretasi nilai-nilai filosofis batik sebagai upaya melestarikan batik sebagai warisan budaya dan memberdayakan batik sebagai pendukung pariwisata, khususnya pariwisata budaya.
Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi kepada berbagai pihak terkait (stakeholder) pariwisata termasuk swasta, masyarakat setempat, wisatawan, dan pemerintah khususnya dalam memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Interpretasi terhadap nilai filosofis batik memiliki kekuatan dalam rangka mengantisipasi pergeseran minat wisatawan yang cenderung meninggalkan bentuk-bentuk wisata konvensional dan mencari orisinalitas pengalaman baru di daerah wisata.
Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan Research and Development selama dua tahapan dalam waktu dua tahun. Pada tahun ke-1 dilakukan penelitian eksploratif dengan tujuan (1) mengeksplorasi jenis-jenis dan corak ragam bias batik klasik di Surakarta; (2) menggali makna filosofis yang terkandung dalam corak ragam bias batik klasik di Surakarta; (3) mengeksplorasi pemahaman masyarakat Surakarta terhadap makna filosofis corak ragam batik klasik; (4) mengeksplorasi sejauh mana interpretasi batik klasik telah dilakukan untuk mendukung upaya pelestarian warisan budaya serta sekaligus mendukung upaya pengembangan pariwisata di Surakarta; (5). menyusun model tentatif tentang revitalisasi seni batik klasik melalui interpretasi sebagai upaya untuk melestarikan  warisan  budaya dan  mendukung  pengembangan  pariwisata di Surakarta.
Pada tahun ke-2 menyusun model tentang revitalisasi seni batik klasik melalui interpretasi sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya dan mendukung pengembangan pariwisata di Surakarta. Uji coba model pengembangan model revitalisasi seni batik klasik melalui interpretasi, serta menyusun panduan model, mengevaluasi, merevisi, dan menyempurnakan model serta mensosialisasikan model pengembangan revitalisasi seni batik klasik melalui interpretasi batik dalam upaya melestarikan warisan budaya serta mengembangkan pariwisata di Surakarta. Langkah -langkah sosialisasi atau desiminasi selanjutnya dapat dilakukan: pertama, secara langsung yakni (a) Internal yakni melalui pemandu wisata (guide ), pengrajin batik, pedagang dan sebagainya; (b) Eksternal: Diknas dan masyarakat luas. Kedua, secara tidak langsung melalui media massa, internet, leaflet, dan Journal.
Penelitian dilaksanakan di Surakarta dengan pertimbangan Surakarta sebagai daerah pusat pembatikan yang dikenal dengan batik Vorstenlanden ( Kraton). Batik Surakarta terkenal keindahannya secara visual dan secara tersurat motif batik Surakarta mengandung nilai filosofis yang tinggi yang dapat menjadi daya tarik pariwisata.
Metode tahun pertama ini selain dilakukan dengan penelitian eksploratif, yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian penjelajahan (eksploratif) dimaksudkan untuk mengungkap kedalaman mengenai keberadaan seni batik dengan nilai-nilai yang tersirat maupun yang tersurat di dalamnya.
Sumber data yang dikaji pada tahun pertama adalah informan, tempat dan peristiwa serta arsip dan dokumen yang ada. Informan yang akan diminta keterangan meliputi para abdi dalem keraton, kolektor batik, pengamat seni batik tradisi, pengrajin batik, dan Dinas Pariwisata Surakarta. Sumber tempat dan peristiwa yang digunakan sebagai fokus observasi meliputi beberapa tempat seperti: keraton, museum, toko suvenir batik, tempat pembuatan batik, tempat pameran peristiwa budaya (cultural event). Sumber lain yang dikaji adalah dokumentasi ataupun arsip-arsip yang terkait. Untuk menelusuri dokumen/arsip, baik yang berupa artefak maupun tulisan dan gambar visual akan dilakukan di berbagai instansi daerah setempat (Diknas, Dinas Pariwisata, Dinas Kepurbakalaan), dan melalui kajian pustaka di beberapa perpustakaan seperti di Pure Mangkunegaran, perpustakaan Keraton Kasunanan, perpustakaan Radyapustaka maupun perpustakaan Sonobudaya dan STSI Surakarta.
Untuk menggali data dari berbagai sumber di atas dilakukan dengan (1) wawancara mendalam, (2) pengamatan langsung dan (3) analisis isi data-data dokumen/arsip. Jalannya wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan bebas, tidak terstruktur tetapi terfokus pada masalah yang diteliti. Proses wawancara juga direncanakan di setiap tempat, kapan saja secara luwes dengan menempatkan informan sebagai orang yang paling memahami mengenai masalah yang dipertanyakan. Untuk membantu pengumpulan data hasil wawancara dilengkapi alat perekam suara. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi sekecil-kecilnya informasi yang tidak terjangkau. Dengan demikian data hasil informasi dapat terjaring secara lengkap.
Sedangkan untuk merekam situasi dan peristiwa serta tempat selama proses pengamatan, digunakan teknik catatan lapangan (field work) maupun alat pemotret serta alat perekam audio visual. Dengan demikian hasil rekaman dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dalam analisis data hasil wawancara .
Untuk data-data yang berupa dokumen serta arsip, maupun hasil studi pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai data pelengkap, setelah berbagai materi diseleksi dan dianalisis isinya. Dengan teknik seperti ini informasi serta data tentang batik dengan segala aspeknya, dapat dihimpun untuk kemudian diidentifikasi, dikembangkan dan dijabarkan dalam deskripsi yang menyeluruh (lengkap).
Untuk meningkatkan tingkat ketidakpercayaan data dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain: peerdebriefing, yaitu diskusi dengan beberapa personal (seni batik tradisi, pariwisata, budayawan, dan abdi dalem keraton) yang setara pengetahuannya dengan tim peneliti (Penulis). Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam, dan untuk koreksi maupun untuk memperoleh masukan-masukan serta kritikan-kritikan, sehingga data hasil informasi benar-benar telah teruji kebenarannya. Teknik triangulasi sumber juga dilakukan sebagai cara mempertinggi kebenaran data, yakni dengan mengecek data dari beberapa sumber macam unsur utama, yaitu Bumi, Geni, Banyu, Angin. Dari dasar unsur-unsur ini manusia berkembang secara jasmaniah dan rohaniah dengan segala kemungkinnan baik buruknya dan tinggi rendahnya martabatnya. Sido Luhur: Sido (Bahasa Jawa) artinya dadi berarti jadi atau menjadi atau terus menerus menjadi. Luhur artinya mulia. Motif ini melambangkan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti.
Ketiga, Pemahaman masyarakat Surakarta terhadap motif dan makna filosofis batik klasik tergolong rendah. Kebanyakan responden juga tidak bisa menyebutkan motif dan makna filosofis batik klasik lainnya yang mungkin sudah dikenal sebelumnya.. Dengan hasil tersebut menunjukan bahwa masyarakat Surakarta sekarang ini apreasiasinya terhadap batik klasik rendah. Untuk itu perlu diusahakan adanya revitalisasi seni batik klasik. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan : (1) Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat terhadap eksistensi batik klasik.; (2) dilakukan sosialisasi jenis motif dan makna motif batik klasik Surakarta melalui institusi pendidikan, Work Shop, pameran dan promosi batik, (3) mengidentifikasi jenis-jenis motif dan makna batik klasik,( 4) Melakukan interpretasi terhadap makna motif batik dalam rangka sosialisasi nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam motif dan ragam hias batik klasik
Keempat Interpretasi yang telah dilakukan untuk mendukung upaya pelestarian batik klasik sebagai warisan budaya serta mendukung upaya pengembangan pariwisata di Surakarta masih sangat terbatas.
Fasilitas interpretasi batik klasik di Surakarta masih sangat terbatas dan belum dilakukan secar maksimal. Dinas Pariwisata sudah mengembangkan dari segi media cetak. Pamflet ,dari setiap home industy kemudian disosialisasikan di bandara, hotel dan sebagainya dan jika ada promosi di luar negeri disebarluaskan. Interpretasi melalui media cetak belum begitu efektif, karena pada dasarnya yang berperan penting adalah servis dan promosi. Salah satu usaha revitalisasi batik klasik dilakukan melalui pemberian penjelasan atau interpretasi terhadap motif dan makna filosofis batik klasik. Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Dinas pariwisata, travel agent, guide, art shop, Batik gallery, hotel dan restoran, pemkot Surakarta terutama dalam membantu pengadaan dana. Semuanya harus berkesinambungan.
Kelima. Berdasarkan hasil penelitian eksplorasi dirumuskan draf rancangan model yang masih bersifat tentatif revitalisasi seni batik klasik melalui interpretasi sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya dan mendukung pengembangan pariwisata di Surakarta ( Revitalisasi Berbasis Interpretasi/ RBI) .
Hasil penelitian pada tahun ke-1 ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai elemen pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata termasuk swasta, masyarakat setempat, wisatawan dan pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surakarta. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan interpretasi melalui berbagai produk wisata minat khusus ke obyek-obyek wisata di Kota Surakarta yang memiliki warisan budaya berupa potensi batik dalam rangka mengantisipasi pergeseran minat wisatawan yang cenderung meninggalkan bentuk-bentuk wisata konvensional dan mencari orisinalitas dan pengalaman baru di daerah tujuan wisata termasuk daya tarik wisata yang unik dan daya tarik wisata yang memiliki latar belakang budaya. Memberi sumbangan berharga bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui berbagai produk wisata minat khusus ke obyek-obyek wisata batik dalam rangka memberikan manfaat dalam bentuk multiplier effect sehingga mampu memberikan pendapatan tambahan (additional income) kepada masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar obyek wisata di Kota Surakarta. Menjadi acuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan pembangunan pariwisata secara optimal. Memberikan wacana kepada pihak swasta khususnya biro perjalanan wisata yang berkaitan dengan pengemasan dan pendiverisifikasian produk wisata dengan menyajikan produk wisata berbasis kerajinan batik.

Pengembangan Model Pemberdayaan Penyandang Cacat Fisik (People With Disability) Di Bidang Pariwisata Untuk Meningkatkan Taraf Hidup.

Kata Kunci: penyandang cacat, ketenagakerjaan, pariwisata.

Sugiarti, Rara; Ernawati, Diyah Bekti; dkk*)
Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Penelitian, RUD, 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi empirik ketenagakerjaan di sektor pariwisata yang melibatkan penyandang cacat di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten); mengidentifikasi persepsi masyarakat (stakeholder) mengenai peluang penyandang cacat di sektor pariwisata sebagai tenaga kerja (SDM) serta membuat model pemberdayaan penyandang cacat fisik sebagai tenaga kerja (SDM) di sektor pariwisata.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan ‘key informants’ dari masing-masing kelompok stakeholders atau elemen pemangku kepentingan. Lokasi penelitian ini adalah wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi lapangan. Data penelitian ini berupa data primer yang diambil dengan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan (site observation) di sektor pariwisata dan data sekunder. Sedangkan data sekunder diambil dengan dan metode simak. Teknik cuplikan (sampling technique) yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling. Dengan teknik ini diharapkan peneliti akan mendapatkan key informants yang memadai untuk penganalisisan mengenai pemberdayaan penyandang cacat di sektor pariwisata. Data dianalisa dengan menggunakan metode interaktif (Diagram IV. 1) (Miles & Hubermann, 1994) yang mencakup data collection, data reduction, data display, dan conclusion/verification. Analisa tersebut menitikberatkan pada upaya untuk melihat secara keseluruhan keterlibatan penyandang cacat dalam kegiatan kepariwisataan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dan sekaligus untuk mengetahui apakah penyandang cacat telah diberdayakan sesuai dengan derajat kecacatan dan kemampuannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi empirik ketenagakerjaan penyandang cacat di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada saat ini masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya komitmen dan kepedulian stakeholder untuk memberikan peluang atau kesempatan kerja yang sesuai kepada penyandang cacat guna memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak.

Kebutuhan Peraturan Daerah Untuk Pengelolaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Tengah Studi Di Kawasan Wisata Solo-Selo-Borobudur.

Kata kunci: Pengelolaan wisata, kepentingan stakeholder, Peraturan Daerah

Soemanto, RB.; Purwadi, Hadi; Sudarsana*)
Fakultas ISIP UNS, Penelitian, Balitbang Jateng, RUD, 2006)
Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia berpengaruh terhadap pasang-surut kegiatan sektor kepariwisataan nasional dan daerah. Keadaan itu dipersulit oleh kejadian-kejadian yang menggambarkan adanya konflik sosial politik ekonomi berskala nasional, regional dan lokal.
Ketika keadaan tersebut teratasi, bersamaan dengan itu kegiatan kepariwisataan pasti akan ramai, meningkat atau mengalami booming. Seperti apapun keadaannya, penguatan objek dan day a tarik wisata tetap harus diutamakan. Sebab calon wisatawan akan berkunjung jika tertarik pada kemasan objek dan daya tarik wisata yang dipromosikan.
Pengembangan Kawasan Wisata Solo-Selo-Borobudur (SSB) yang telah dilakukan perlu dikelola secara profesional, karena besarnya kekayaan daya tarik objek. Kepastian penguatan kawasan ini oleh pemerintah daerah dan masyarakat perlu dilandasi dan didukung aturan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, penelitian untuk memenuhi kebutuhan aturan hukum perlu menggali hal-hal sebagai berikut:
a.    Peraturan Perundangan seperti apa yang telah diberlakukan dan bagaimana
dampaknya bagi pengembangan objek dan daya tarik wisata di Kawasan SSB.
b.   Pengelolaan objek dan daya tarik wisata di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali dan Magelang (Borobudur), yang meliputi : potensi pasar, mutu produk dan layanan, promosi dan pemasaran, asosiasl, aspirasi masyarakat, kerjasama dan kendala maupun permasalahan di Kawasan Wisata SSB.
c.  Peranan Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Magelang; tingkah laku pelaku (stakeholders) : usaha jasa pariwisata, biro perjalanan, hotel dan restoran, pemandu wisata, informasi wisata, jasa konsultasi wisata, jasa transportasi, cinderamata, wisatawan dan masyarakat di sekitar ODTW dalam rangka mengembangkan kawasan tersebut
d.  Bahan   masukan   Rancangan    Peraturan    Daerah   yang   dibutuhkan   untuk mengefektifkan pengelolaan objek dan daya tarik wisata di Kawasan SSB.
Penelitian lapangan dilakukan di Kawasan Wisata SSB. Sasaran utama adalah ODTW penting di kawasan tersebut. Subjek penelitiannya meliputi : pengelola ODTW, pengurus asosiasi stakeholder pariwisata, masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kawasan Wisata SSB. Data primer (utama) diperoleh    dari subjek penelitian dengan menerapkan teknik wawancara rnendalam, diskusi kelompok terfokus dan pengamatan. Data primer tersebut berupa kepentingan dan kebutuhan publik, sosial dan perorangan (individual). Data sekunder berupa peraturan perundangan terkait dengan upaya pengembangan Pariwisata Jawa Tengah, khususnya pengembangan kawasan SSB, dan laporan dari pengelolan GDTW tiga Pemerintah Daerah tersebut, terutama Dinas Pariwisata. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif untuk memperoleh gambaran keserasian-tiga kepentingan di atas sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang dimaksudkan.
Hasilnya menunjukkan, Pemerintah Daerah harus melaksanakan kebijakan dan regulasi dengan mengedepankan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan; mendorong, memfasilitasi peran serta dan mengakomodasi kepentingan masyarakat pariwisata di kawasan wisata SSB. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjamin pariwisata berkelanjutan. Peranan masyarakat setempat perlu difasilitasi agar kepariwisataan bisa dirasakan dan tersebar merata. Layanan stakeholder harus menjaga penampilan dan mutu, dan kerjasama ditingkatkan dengan memperhatikan keterkaitan kepentingan masing-masing.

Desentralisasi dan Otonomi desa Suatu Kajian dari Segi Implementasi Pembagian Kewenangan Antara Desa Dan Kabupaten.

Kata kunci: desentralisasi, otonomi desa, implementasi pembagian kewenangan.

Haryanto, Samsi;Suprapti*)
Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Penelitian, Dikti, Fundamental, 2006.
Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana implementasi pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, (2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab tidak berjalannya implementasi pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, dan (3) Kewenangan ideal apa saja yang justru dimiliki oleh desa dalam melaksanakan otonomi desa agar dapat tercapai desa mandiri.
Dengan bersumber pada informan para implementer kebijakan pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, dokumen-dokumen tertulis yang ada di Kabupaten dan desa, dan kondisi desa penelitian, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan mengumpulkan data tertulis. Uji kredibilitas informasi dilakukan melalui penerapan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :
1)      Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten di desa penelitian belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten itu sendiri hingga penelitian ini berlangsung belum pernah dilakukan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada.
2)      Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak adanya implementasi pembagian kewenangan itu sendiri amatlah kompleks, yakni menyangkut:
a.       Belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan. Oleh karena itu implementasinya pun juga belum ada. Jika di desa telah dilaksanakan kewenangan-kewenangan,   hal   itu   semata-mata   didasarkan   pada   rutinitas sebelumnya.
b.       Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri.
c.       Tingkat menghasilkan para perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Rencana pemerintah untuk mengangkat Sekretaris Desa menjadi PNS, di satu pihak disambut antusias oleh para perangkat desa oleh karena jelas bisa meningkatkan penghasilan, namun di lain pihak justru merupakan masalah dan hambatan besar bagi menguatnya otonomi desa nbso online casino reviews menuju kemandirian.
3)      Kewenangan ideal yang perlu dimiliki desa agar penguatan otonomi desa tercapai dan akhirnya menuju desa mandiri adalah sebagai berikut :
a.       Kewenangan untuk turut serta menentukan kebijakan Kabupaten
yang menyangkut desa.
b.       Kewenangan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam
melaksanakan otonomi desa dan mengelola sumber pendapatan
desa
c.       Kewenangan untuk menolak tugas-tugas pembantuan yang tidak
sesuai dengan aspirasi dan daya dukung desa, dan penolakan
tidak diartikan sebagai sesuatu yang negatif.
4)      Berdasar pada hasil penelitian maka implikasi kebijakan yang perlu diambil disarankan sebagai berikut:
1.       Segera diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang perlu diserahkan kepada desa, agar menjadi pedoman yang jelas bagi desa untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut.
2.      Diperlukan Kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga Profesional seperti Perguruan Tinggi untuk : (a) meningkatkan profesionalitas perangkat desa dan anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi masing-masing, dan mampu mengelola sumber pendapatan desa secara profesional, (b) memberi keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan kreatifitas dan inisiatif dalam menjalankan otonomi desa.
3.      Diperlukan kebijakan untuk meningkatkan penghasilan aparat melalui alternatif : (a) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, bagi desa yang profesional ke arah itu, atau (b) mengangkat perangkat desa menjadi PNS untuk desa-desa yang profesional berkembang ke arah perubahan status menjadi kelurahan.