• Cougar

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Lions

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Snowalker

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Howling

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Sunbathing

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Posts tagged: desentralisasi

Hasil Seleksi Hibah Penelitian Desentralisasi (Unggulan Perguruan Tinggi) dana BOPTN TA. 2014

Kami beritahukan dengan hormat pengumuman hasil seleksi Usulan Penelitian Desentralisasi (Unggulan Perguruan Tinggi) bersumber dana BOPTN Tahun Anggaran 2014 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tim reviewer dan menyesuaikan mekanisme verifikasi hasil SIMLITABMAS. Adapun hasil seleksi secara rinci dapat dilihat pada lampiran di bawah.

Sambil menunggu proses pencairan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti :

  1. Peneliti harus mengumpulkan surat pernyataan bermeterai 6000,- sebanyak 1 eksemplar diserahkan pada saat tanda tangan kontrak.
  2. Mempersiapkan kegiatan penelitian, logbook (catatan harian) dan catatan penggunaan keuangan.
  3. Revisi usulan penelitian (judul harus sama dengan di pengumuman ) dan perbaikan RAB yang telah disetujui dengan menyesuaikan panduan (Unggulan PT) edisi IX Dikti sebanyak 2 eksemplar cover MERAH dikumpulkan ke subbag. Program LPPM UNS paling lambat 17 Februari 2014.
  4. Revisi usulan harus SEGERA diupload (unggah) ke SIMLITABMAS.
  5. Perlu kami ingatkan kembali sesuai dengan aturan dari Dit.Litabmas Dikti bahwa seorang peneliti hanya diperbolehkan menjadi Ketua dan sebagai anggota di judul penelitian lain atau sebagai anggota di 2 (dua) kegiatan penelitian yang berasal dari skema penelitian DIKTI.

Bagi para dosen yang belum lolos seleksi bisa mempersiapkan usulan penelitian dan pengabdian sumber dana PNBP UNS Tahun Anggaran 2014 (panduan dan persyaratan administrasi bisa laman DOWNLOAD) sedangkan tawaran usulan menyusul.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Berikut kami lampirkan file-file terkait, silahkan di-download:
- Lampiran SK Rektor Pemenang Hibah Penelitian Desentralisasi TA. 2014
- Surat Pernyataan

Pengunduran Jadwal Entry Data Program Penelitian (Desentralisasi dan Kompetitif Nasional) dan Pengabdian t.a. 2014

Kami beritahukan dengan hormat bahwa, berdasarkan surat dari DP2M Dikti Nomor 0986/E5.2/PL/2013 tanggal 15 April 2013, tentang entri data Data Program Penelitian (Desentralisasi dan Kompetitif Nasional) dan Pengabdian tahun pendanaan 2014, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengunggahan proposal Program Penelitian Kompetitif Nasional maupun Desentralisasi untuk pendanaan tahun 2014, dibuka lagi mulai tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 1 Juni 2013. Untuk batas akhir pengajuan pengesahan proposal oleh Ketua LPPM UNS tanggal 27 Mei 2013
  2. Pengunggahan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk pendanaan tahun 2014 diundur sampai dengan tanggal 1 Juni 2013

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya, disampaikan terimakasih

Pengumuman Gelombang I Hasil Seleksi Proposal Penelitian Tahap I Dana BOPTN

Diberitahukan dengan hormat pengumuman gelombang I hasil seleksi (desk evaluation) tahap I mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) atas ajuan proposal penelitian bersumber dana BOPTN UNS tahun anggaran 2013 dengan menyesuaikan mekanisme sistem Ditlitabmas DP2M DIKTI.

Proses selanjutnya menunggu verifikasi dari DP2M DIKTI.

Berikut lampiran gelombang I hasil desk evaluation tahap I, silahkan di-download:
- Surat Pengumuman Hasil Seleksi Gelombang I
- Guru Besar lanjutan
- Hibah Bersaing lanjutan
- Hibah Pasca lanjutan
- Hibah Kerjasama dan Publikasi Int’r lanjutan
- Hibah Fundamental lanjutan
- Hibah Sarjana lanjutan
- Hibah Pemula
- Hibah Madya
- Hibah Utama
- Hibah Profesi

Tawaran Program Desentralisasi dan Program Kompetitif Nasional Ditlitabmas DIKTI tahun anggaran 2014

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) DIKTI nomor 0395/E5.2/PL/2013, tanggal 14 Pebruari 2013 perihal Penerimaan Proposal Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional Tahun 2013 bersama ini dengan hormat kami informasikan bahwa Ditlitabmas DIKTI membuka penawaran pemasukan proposal baru Program Desentralisasi (Unggulan Perguruan Tinggi, Hibah Bersaing, Fundamental, Tim Pasca Sarjana dan Kerjasama antar Perguruan Tinggi) dan Program Kompetitif Nasional (Unggulan Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, Hikom dan Stranas) Tahun Anggaran 2014 untuk didanai pada tahun anggaran 2014.

Sehubungan dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIM-LITABMAS) DIKTI untuk prosedur pengajuan proposal maka kepada para Dosen Peneliti yang berminat untuk mengajukan proposal penelitian wajib mengumpulkan data identitas pengusul. Data tersebut akan kami kirimkan ke Ditlitabmas untuk mendapatkan username dan pasword bagi para pengusul proposal yang selanjutnya username dan password tersebut dapat digunakan untuk pengisian data identitas, membuat lembar pengesahan dan mengunggah (upload) proposal yang akan diusulkan secara mandiri.

Kepada dosen pengusul untuk Program Desentralisasi dan Program Kompetitif Nasional, mohon data identitas dapat kami terima paling lambat hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 15.00 WIB atau dikirim melalui email : lppm@uns.ac.id

Mohon permakluman sehubungan dengan penyesuaian dengan skim DIKTI, maka proses selesksi proposal BOPTN UNS 2013 mengalami kemunduran waktu.

Berikut kami lampirkan file excell identitas pengusul dan Panduan Penyusunan Proposal, silahkan di-download:
- form identitas pengusul
- Panduan Penyusunan Proposal

Desentralisasi dan Otonomi desa Suatu Kajian dari Segi Implementasi Pembagian Kewenangan Antara Desa Dan Kabupaten.

Kata kunci: desentralisasi, otonomi desa, implementasi pembagian kewenangan.

Haryanto, Samsi;Suprapti*)
Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Penelitian, Dikti, Fundamental, 2006.
Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana implementasi pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, (2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab tidak berjalannya implementasi pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, dan (3) Kewenangan ideal apa saja yang justru dimiliki oleh desa dalam melaksanakan otonomi desa agar dapat tercapai desa mandiri.
Dengan bersumber pada informan para implementer kebijakan pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, dokumen-dokumen tertulis yang ada di Kabupaten dan desa, dan kondisi desa penelitian, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan mengumpulkan data tertulis. Uji kredibilitas informasi dilakukan melalui penerapan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :
1)      Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten di desa penelitian belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten itu sendiri hingga penelitian ini berlangsung belum pernah dilakukan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada.
2)      Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak adanya implementasi pembagian kewenangan itu sendiri amatlah kompleks, yakni menyangkut:
a.       Belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan. Oleh karena itu implementasinya pun juga belum ada. Jika di desa telah dilaksanakan kewenangan-kewenangan,   hal   itu   semata-mata   didasarkan   pada   rutinitas sebelumnya.
b.       Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri.
c.       Tingkat menghasilkan para perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Rencana pemerintah untuk mengangkat Sekretaris Desa menjadi PNS, di satu pihak disambut antusias oleh para perangkat desa oleh karena jelas bisa meningkatkan penghasilan, namun di lain pihak justru merupakan masalah dan hambatan besar bagi menguatnya otonomi desa nbso online casino reviews menuju kemandirian.
3)      Kewenangan ideal yang perlu dimiliki desa agar penguatan otonomi desa tercapai dan akhirnya menuju desa mandiri adalah sebagai berikut :
a.       Kewenangan untuk turut serta menentukan kebijakan Kabupaten
yang menyangkut desa.
b.       Kewenangan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam
melaksanakan otonomi desa dan mengelola sumber pendapatan
desa
c.       Kewenangan untuk menolak tugas-tugas pembantuan yang tidak
sesuai dengan aspirasi dan daya dukung desa, dan penolakan
tidak diartikan sebagai sesuatu yang negatif.
4)      Berdasar pada hasil penelitian maka implikasi kebijakan yang perlu diambil disarankan sebagai berikut:
1.       Segera diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang perlu diserahkan kepada desa, agar menjadi pedoman yang jelas bagi desa untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut.
2.      Diperlukan Kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga Profesional seperti Perguruan Tinggi untuk : (a) meningkatkan profesionalitas perangkat desa dan anggota BPD agar mampu menjalankan fungsi masing-masing, dan mampu mengelola sumber pendapatan desa secara profesional, (b) memberi keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan kreatifitas dan inisiatif dalam menjalankan otonomi desa.
3.      Diperlukan kebijakan untuk meningkatkan penghasilan aparat melalui alternatif : (a) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, bagi desa yang profesional ke arah itu, atau (b) mengangkat perangkat desa menjadi PNS untuk desa-desa yang profesional berkembang ke arah perubahan status menjadi kelurahan.