• Cougar

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Lions

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Snowalker

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Howling

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Sunbathing

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Posts tagged: PUG

P3G LPPM UNS Gelar Diskusi Terbatas “Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah”

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penerapan anggaran responsif gender, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (P3G LPPM UNS) menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema “Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah” pada Kamis, 18 Agustus 2011 bertempat  di ruang sidang I LPPM UNS.

Menurut Kepala P3G LPPM UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas Bappeda, BP3AKB dan SKPD di tujuh Kabupaten/Kota dalam menyusun anggaran yang responsif gender, meningkatkan kapasitas peer group P3G dalam memahami tentang anggaran responsif gender sehingga dapat menjalankan peran untuk mendampingi penyusunan dan penganggaran responsif  gender di daerah serta meningkatkan kapasitas DPRD di tujuh Kabupaten/Kota dalam menyusun anggaran yang responsif gender.

Diskusi terbatas tersebut didasari oleh INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan bagi semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing bidang pembangunan.

Di samping itu, secara spesifik diamanatkan pula melalui PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berprespektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana strategis SKPD, dan rencana kerja SKPD.

Adapun penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender tersebut berada di bawah koordinasi Bappeda sebagai ketua kelompok kerja (pokja) PUG di daerah dan BP3AKB sebagai sekretaris pokja PUG. Dalam pelaksanaanya,  daerah dapat bermitra dengan perguruan tinggi (Pusat Studi Wanita/Gender), khususnya dalam melakukan analisis gender.

“Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG, Pemerintah Pusat mengujicobakan anggaran responsif gender pada 7 Kementerian/lembaga, dan Gubernur Jawa Tengah mengujicobakan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 15 SKPD di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010.  Ke depan, setiap daerah harus menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender”, ungkap Prof. Ismi.

Diskusi terbatas terbatas tersebut diikuti oleh 42 orang  diantaranya, peer group dan pegiat gender pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) LPPM UNS sebanyak 15 orang, Pegiat Gender di wilayah Surakarta (UNISRI, UNIBA, STAIN, UMS, UNIVET, UTP) sebanyak 6 orang, Kepala BAPPEDA Subosukawonosraten (Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) sebanyak 7 orang, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) daerah Subosukawonosraten sebanyak 7 orang, Ketua Forum Komunikasi PSW se-Jawa Tengah sebanyak 1 orang, serta Ketua  DPRD daerah Subosukawonosraten sebanyak 7 orang.

Hasil yang diharapkan dari diskusi terbatas ini, SKPD dapat memahami tentang anggaran   responsif gender di daerah dan peer group memahami tentang Anggaran Responsif Gender” harap Prof. Ismi.

P3G LPPM UNS MENANG KOMPETISI KEMENDIKNAS DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PUSAT STUDI GENDER

Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (P3G LPPM UNS), baru-baru ini memenangkan kompetisi dalam kegiatan pengembangan kapasitas pusat studi gender dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun anggaran 2011. Menurut kepala P3G LPPM UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, ada 8 pusat studi wanita/gender dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang memenangkan kompetisi tersebut.

“Kegiatan tersebut (pengembangan kapasitas pusat studi gender dari Kemendiknas) dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pusat studi wanita/gender sebagai pusat layanan dan sumber belajar dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)”, ungkap Prof. Ismi.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, ada 10 orang pegiat gender dari P3G LPPM UNS yang akan dilatih yang selanjutnya diharapkan akan mendampingi sebagai Gender Vocal Point pada kelompok kerja (pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) pendidikan dan Vocal Point pada sub gugus tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Di samping itu, akan ditingkatkan pula kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan di Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri serta peningkatan kapasitas sub gugus tugas PTPPO di Kabupaten Klaten dengan sasaran peserta pelatihan sebanyak 15 orang di masing-masing Kabupaten/Kota, yang merupakan stakeholders yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan stakeholders yang berhubungan dengan PTPPO.

Adapun Out put dari kegiatan ini antara lain semakin meningkatnya kapasitas P3G LPPM UNS sebagai pusat layanan dan sumber belajar dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja PUG pendidikan, tersusunnya profil gender pendidikan dan media KIE PUG (Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengarusutamaan Gender) bidang pendidikan, terbentuk dan berfungsinya sub gugus tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), pemetaan permasalahan perdagangan orang dan media KIE PTPPO (Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dan Kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2011.

P3G LPPM UNS – BUPATI SRAGEN TINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN MOU

Dalam rangka hari kartini, pada 21 April 2009 Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) LPPM UNS melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Sragen yang langsung dipimpin oleh Bupati Sragen, Untung Wiyono, di bidang penelitian, pelatihan, advokasi dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen. Read more »