• Cougar

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Lions

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Snowalker

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Howling

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Sunbathing

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Posts tagged: sosial

Model Mitigasi Bencana Awan Panas Gunung Api Merapi Dengan Pendekatan Sensitivitas Terhadap Bahaya Lingkungan.

Kata Kunci :     Kepekaan penduduk terhadap bahaya; Dinamika keterbukaan fisik dan kerentanaan terhadap bahaya; Kelentingan terhadap bahaya.

Yusuf, Yasin; Sugiyanto; Hadi, Partoso*)
Fakultas KIP UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Bersaing, 2007.

Kawasan gunungapi merupakan daerah pertanian yang subur dan selalu padat penduduk. Meskipun banyak terjadi bencana, penduduk yang menghuni dan bekerja di  lereng Gunungapi bertambah banyak. Saat aktivitas G. Merapi meningkat menjadi awas sebagian besar penduduk tidak mau mengungsi bahkan sebagian penduduk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya saat kondisi normal. Penelitian ini bertujuan : 1) mengetahui keterbukaan fisik masing-masing sektor lereng terhadap bahaya letusan gunungapi; 2) mengetahui kerentanan penduduk terhadap bahaya letusan gunungapi di KRB II dan III.
Penelitian ini menggunakan metode historis dan eksplanatif. Metode historis digunakan untuk mengetahui keterbukaan fisik terhadap bahaya erupsi  dan dinamika kerentanan pada abad 19 dan 20. Metode eksplanatif digunakan untuk menjelasakan mengapa penduduk seolah tidak sensitif terhadap bahaya letusan. Metode pengumpulan data meliputi survey, RRA (Rapid Rural Appraisal) dan Indepth Interview. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis spasial.
Hasil penelitian menunjukkan dinamika keterbukaan fisik terhadap bahaya letusan gunungapi pada abad 19 dan 20 ditandai erupsi semakin sering terjadi dengan magnitud letusan yang semakin kecil, berpusat pada  kubah lava yang menghasilkan awan panas guguran (Tipe Merapi) yang menuju sektor lereng tertentu. Meskipun bersifat sektoral, sektor lereng yang berisiko berubah-ubah sepanjang waktu, karena pusat aktivitas dan morfologi kawah berubah dari satu letusan ke letusan lainnya, sehingga distribusi produk erupsi pun berubah-ubah. Kerentanan penduduk meningkat, akibatnya bencana lebih sering terjadi meskipun magnitud letusan mengecil. Pada abad 19 letusan dengan magnitud sedang (VEI = 2) belum berdampak bencana, pada abad 20 letusan yang sama sudah menimbulkan bencana.
Penelitian juga menunjukkan sikap penduduk yang lenting terhadap bahaya bisa dipahami karena hanya sekitar sepertiga letusan yang menimbulkan bencana. Apalagi letusan bersifat sektoral dan dominan menuju sektor tertentu, sehingga sektor-sektor lainnya relatif aman untuk jangka waktu tertentu. Kebanyakan letusan pun tidak berdampak terlalu parah dan masih dalam batas toleransi mereka, sehingga penduduk beradaptasi dengan bahaya letusan tersebut. Akan tetapi adaptasi ini dapat menjadi berbahaya karena ada peningkatan ambang toleransi terhadap bahaya, sehingga sensitivitas terhadap bahaya berkurang. Akibatnya saat sektor lereng tersebut aktif kembali, penduduk tidak siap dan akibatnya bencana lebih sering terjadi.

Kajian Tentang Implementasi Pengembangan Pariwisata yang Aksesibel Untuk Penderita Cacat (Disable People) dan Orang yang Memiliki Keterbatasan Fisik Serta Model Pengembangannya di Yogyakarta.

Kata kunci : disable people, pariwisata bebas kendala, tourism for all.

Cahyono, Untung Joko; Tunjung WS; Warto*)
LPPM UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Bersiang, 2007.

Pariwisata bebas kendala menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini. Sebagai kelompok yang kurang beruntung (disadvantage group) penderita cacat dan kelompok yang mempunyai keterbatasan fisik seperti misalnya lansia dan anak – anak, mereka sama – sama mempunyai hak untuk menikmati perjalanan yang biasa dilakukan oleh mereka yang secara fisik sehat. Pemerintah sudah membuat peraturan-peraturan yang berkaitan pariwisata bebas kendala ini, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat., Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 468/KPTS/1998 tentang persyaratan teknik aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan., serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji implemetasi kebijakan pemerintah tentang aksesibilitas umum pada sektor pariwisata dan mengetahui perubahan perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap diberlakukannya kebijakan pemerintah tersebut serta penerapan konsep pariwisata bebas kendala (Barier Free Tourism).
Padahal akhir – akhir ini karena bertambahnya faktor harapan hidup, jumlah kaum lansia secara nasional maupun internasional menunjukkan kenaikan yang signifikan.  Kurang lebih 10 persen dari 200 juta populasi Indonesia adalah penderita cacat fisik. Meskipun begitu, terlepas dari jumlah yang cukup besar tersebut sampai saat ini, utamanya di Indonesia para penyandang cacat belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun kelompok masyarakat yang beruntung. Lebih sering mereka termarginalkan karena kekurangan yang dimilikinya. Bahkan sementara masyarakat menganggap mereka bukanlah kelompok yang potensial dalam bidang pariwisata baik sebagai turis yang potensial maupun sebagai tenaga kerja di lingkungan pariwisata.
Meskipun pemerintah telah membuat peraturan tentang kesejahteraan penderita cacat, desain bangunan dan lingkungan publik, serta sistem transportasi yang aksesibel untuk penderita cacat, perkembangan implementasinya di lapangan terlihat kurang begitu menggembirakan. Sehingga evaluasi tentang implementasi (penerapan) peraturan dilapangan sangat perlu dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta karena sejak 1998 Yogyakarta terlihat mulai mengkapanyekan program Gerakan Aksessilitas Umum Nasiona (GAUN) dan pada tahun 1999 memulai pilot project penerapan aksesibilitas umum di Kawasan Malioboro dan beberapa obyek wisata lainnya.
Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi dan respon masyarakat Yogya terhadap pariwisata bebas kendala ini masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa stakeholders pariwisata dan observasi di beberapa sarana dan fasilitas pariwisata di Yogyakarta. Pemanfaatan potensi obyek dan sarana pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan penca dan manula kurang.  Permasalahan yang mengemuka dari hasil penelitian ini adalah kurang intensifnya dalam hal sosialisasi, promosi dan evaluasi/kontrol. Setiap stakeholder menyadari mempunyai peran yang penting dan sangat responsif, namun belum terintegrasi dengan baik.
Penelitian ini merekomendasikan suatu model pengembangan pariwisata bebas kendala dengan penekanan pada sosialisasi, promosi dan evaluasi/kontrol, yang mana prinsip ‘kesamaan bukan perbedaan’, ‘universal bukan spesifik’, dan ‘inklusif bukan eksklusif ‘ lebih di tonjolkan. Pada kenyataannya penca dan lansia tidak ingin dibedakan atau diperlakukan khusus. Penyediaan sarana yang aksesibel untuk semua akan membuat penca dan lansia lebih mandiri dan tidak takut terisolasi/terjebak difasilitas umum, termasuk sarana pariwisata dan rekreasi. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk kemajuan dunia pariwisata di masa depan yang mengarah pada prinsip Tourism for All. Penyusunan model pengembangan pariwisata di Yogyakarta yang lebih rinci serta pengujian implementasinya perlu dilakukan pada penelitian berikutnya.

Pemanfaatan Tradisi Lisan Dieng Untuk Pengembangan Pariwisata.

Kata kunci : tradisi lisan Dieng, jawanisasi tradisi India, pariwisata.

Sudardi, Bani; Supana; Wirajaya, Asep Yuda*)
Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Penelitian, Hibah Bersaing, 2007.

Penelitian ini merupakan penelitian tahap pertama dari dua desain penelitian yang berurutan.  Tujuan penelitian tahap pertama ini ialah mendeskripsikan tradisi lisan di Dieng yang akan digunakan dalam penelitian tahap ke-2 untuk mengembangkan pariwisata di dataran tinggi Dieng.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dieng menyimpan tradisi lisan yang berlapis-lapis yang bersumber sejak dari zaman Hindu, Zaman Mataram, dan juga tradisi genius lokal. Tradisi lisan zaman purba hanya meninggalkan jejak yang sedikit dan tidak meyakinkan. Menurut tradisi lisan Dieng, candi-candi tersebut merupakan candi dari masa pewayangan dan tidak menyentun aspek historis pembuat candi dari masa wangsa Sanjaya.
Pada masa Mataram Islam, tradisi lisan Dieng mengalami perubahan besar seiring dengan terjadinya proses jawanisasi tradisi India (Mahabhrata dan Ramayana). Menurut kepercayaan masa ini, cerita Mahabharata dan Ramayana terjadi di Jawa, di antaranya di dataran tinggi ini.
Karena itu, kemudian terjadi perubahan konsepsi besa-besaran. Dieng dianggap sebagai kahyangan sekaligus tempat terjadinya peristiwa di dalam Mahabharata. Konsep tata letaknya memang tampak kacau, sebagai misal Peristiwa dalam Adiparwa yang berhubungan dengan Sumur Jalatunda ternyata berdekatan dengan peristiwa di Kurusetra ketika Aswatama menembus lorong bawah tanah untuk membunuh istri-istri Pandawa. Tempat ini juga berdekatan dengan kahyangan para dewa di mana di sana terdapat Kawah Candradimuka.
Hal tersebut tidak membuat risau karena pada masa itu yang terpenting bukan kebenaran geografis, melainkan pemahaman baru tentang Dieng yang dianggap peninggalan pada tokoh-tokoh wayang. Dalam tradisi Mataram, tokoh-tokoh Pandaa dianggap sebagai nenek moyang mereka.
Tradisi tersebut juga masih berbaur dengan genius lokal masyarakat setempat yang menghubungkan Dieng dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nenek moyang mereka seperti Ki Kala Dete dan cerita-cerita etiologis seperti terjadinya Kawah Sikidang dan Telaga Warna.
Berbagai tradisi tersebut perlu dikembangkan secara intensif sebagai pengembangan objek wisata. Pengembangan tersebut mendesak dilakukan sebelum dicapainya titik jenuh pariwisata di Dieng. Di antara bentuk pengembangan tersebut ialah (a) Tradisi Lisan untuk Pengembangan Promosi, (b) Tradisi Lisan Untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata, (c) Tradisi Lisan untuk Pengembangan Produk Wisata, (d) Tradisi Lisan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Model Genre-Based Untuk Penulisan Teks Ilmiah dalam Indonesia pada Jurnal Ilmiah.

Kata kunci : penulisan teks ilmiah, jurnal ilmiah, genre.

Wiratno, Tri; Subroto, HD. Edi; Sudaryanto*)
Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Bersaing, 2007.

Penelitian ini ditargetkan untuk mendapatkan model akhir penulisan teks ilmiah dalam bahasa Indonesia yang layak untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah, berdasarkan hasil yang telah dicapai pada penelitian tahap pertama. Teks ilmiah yang ideal untuk dimuat pada jurnal ilmiah seharusnya memenuhi persyaratan teks ilmiah dalam hal bentuk-bentuk bahasa (leksikogramatika), ragam bahasa (register), dan tata organisasi (struktur genre) yang merangkai isi teks tersebut (Martin, 1985a; Swales, 1990; Hyland, 2004).
Masalah utama penelitian ini adalah penyempurnaan model awal penulisan artikel ilmiah yang telah didapatkan pada tahap pertama melalui wawancara dengan penulis dan atau editor jurnal ilmiah serta kegiatan FGD. Wawancara dan FGD tersebut dipusatkan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

(1)    Bagaimana genre yang seharusnya ada di dalam artikel ilmiah?
(2)    Bagaimana menyusun tata oraganisasi teks pada artikel ilmiah, baik untuk artikel yang didasarkan pada penelitian maupun artikel non-penelitian?
(3)    Bagaimana memformulasikan bagian-bagian pada artikel penelitian yang meliputi ”Abstrak ^ Pendahuluan ^ Kajian Pustaka ^ Metode dan Hasil ^ Pembahasan ^ Kesimpulan dan Saran ^ Daftar Pustaka” diformulasikan sesuai dengan genre yang dikehendaki pada masing-masing bagian tersebut?
(4)    Bagaimana memformulasikan bagian-bagian pada artikel non-penelitian  yang meliputi ”Abstrak ^ Pendahuluan ^ Kajian Pustaka ^ Pembahasan ^ Kesimpulan dan Saran ^ Daftar Pustaka” sesuai dengan genre yang dikehendaki pada masing-masing bagian tersebut?
(5)    Bagaimana model yang dihasilkan tersebut dapat dijadikan bahan pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk penulis?
Hasil-hasil penyempurnaan tersebut akan dijadikan bahan pelatihan kepada calon penulis dan penulis artikel ilmiah. Pada dasarnya, artikel ilmiah merupakan campuran dari berbagai genre mikro yang dituangkan pada setiap bagian atau bab artikel tersebut. Oleh sebab itu, calon penulis atau penulis harus menguasai jenis-jenis genre tersebut. Untuk itu, pelatihan penulisan artikel ilmiah yang sesuai dengan prinsip-prinsip genre kepada calon penulis dan penulis sangat diperlukan. Dari pelaksanaan pelatihan tersebut, akan diperoleh masukan-masukan yang berharga untuk memperbaiki kembali model penulisan artikel ilmiah tersebut untuk dijadikan model akhir.

Model Pengembangan Fasilitas Fisik Pada Lingkungan Buatan (Built-Up Environment) Yang Memberi Kemudahan Kepada Semua Orang Termasuk Penyandang Cacat Dan Lansia Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Bebas Kendala.

Kata kunci: lingkungan buatan, penyandang cacat, lansia, kawasan bebas kendala.

Setyaningsih, Wiwik*)
Fakultas Teknik UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Pekerti Lanjutan, 2006.
Salah satu isu global pada milenium ketiga yang telah digulirkan oleh dunia internasional dan UNESCAP adalah aksesibilitas. Hal ini bermula pada sebuah kenyataan masih kurangnya fasilitas umum dan lingkungan buatan yang tidak aksesibel (non-handicapping environment). Di Indonesia, penyandang cacat dan lansia cenderung belum mendapatkan perhatian yang memadai dengan terbatasnya penyediaan elemen aksesibilitas yang accessible. Lingkungan buatan yang ada cenderung belum mencerminkan keadilan bagi semua pengguna. Kenyataan ini antara lain disebabkan kurangnya perhatian dari pihak pemerintah maupun swasta serta masih kurangnya kesadaran dan kepedulian tentang aksesibilitas lingkungan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap terbatasnya aktivitas penyandang cacat dalam bermobilitas (Wiwik, 2005).
Guna menjawab tantangan globalisasi bagi keseluruhan aspek pembangunan termasuk pengembangan lingkungan buatan yang aksesibel, maka sebagai perencana harus mempertimbangkan keberagaman dari potensi penggunanya, termasuk penyandang cacat dan lansia dalam mengakses lingkungan buatan tersebut.
Pada tahun ke dua penelitian yang menggunakan pendekatan partisipatif ini dimaksudkan untuk mengujicobakan model yang telah dirumuskan pada tahun pertama, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba serta melakukan penyempurnaan model. Adapun tahapan yang dilakukan dalam mengujicobakan model sebagai berikut : 1) melaksanakan focus group discussion yang dilanjutkan dengan simulation exercise dengan melibatkan representatives dari stakeholders yang terkait; 2) melakukan monitoring, evaluasi dan revisi untuk penyempurnaan desain, 3) melakukan sosialisasi dan gagasan barrier free built environment award.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan uji coba dan penyempurnaan model pengembangan elemen aksesibilitas pada lingkungan buatan yang aksesibel untuk penyandang cacat dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan tanggapan dan dukungan positif dari semua peserta. Pelaksanaan uji coba model dalam bentuk simulasi diikuti oleh berbagai stakeholder terkait termasuk pemerintah dan swasta serta masyarakat penyandang cacat. Pelaksanaan uji coba model berupa sosialisasi serta pengenalan gagasan Barrier Free built environment Award secara umum dapat dikatakan berhasil dan dapat berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa kendala seperti waktu penyempurnaan desain harus disesuaikan dengan setting yang ada, serta proses perijinan yang rumit.
Pelaksanaan uji coba model sebagai wahana sosialisasi barrier free built environment sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus oleh berbagai pihak terkait untuk mewujudkan lingkungan buatan bebas kendala yang dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu hasil penelitian ini akan direkomendasikan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) serta pemerintah propinsi dan pemerintah pusat selaku fasilitator dan pihak-pihak swasta sebagai pelaku pembangunan.