Kata kunci: Pengelolaan wisata, kepentingan stakeholder, Peraturan Daerah

Soemanto, RB.; Purwadi, Hadi; Sudarsana*)
Fakultas ISIP UNS, Penelitian, Balitbang Jateng, RUD, 2006)
Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia berpengaruh terhadap pasang-surut kegiatan sektor kepariwisataan nasional dan daerah. Keadaan itu dipersulit oleh kejadian-kejadian yang menggambarkan adanya konflik sosial politik ekonomi berskala nasional, regional dan lokal.
Ketika keadaan tersebut teratasi, bersamaan dengan itu kegiatan kepariwisataan pasti akan ramai, meningkat atau mengalami booming. Seperti apapun keadaannya, penguatan objek dan day a tarik wisata tetap harus diutamakan. Sebab calon wisatawan akan berkunjung jika tertarik pada kemasan objek dan daya tarik wisata yang dipromosikan.
Pengembangan Kawasan Wisata Solo-Selo-Borobudur (SSB) yang telah dilakukan perlu dikelola secara profesional, karena besarnya kekayaan daya tarik objek. Kepastian penguatan kawasan ini oleh pemerintah daerah dan masyarakat perlu dilandasi dan didukung aturan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, penelitian untuk memenuhi kebutuhan aturan hukum perlu menggali hal-hal sebagai berikut:
a.    Peraturan Perundangan seperti apa yang telah diberlakukan dan bagaimana
dampaknya bagi pengembangan objek dan daya tarik wisata di Kawasan SSB.
b.   Pengelolaan objek dan daya tarik wisata di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali dan Magelang (Borobudur), yang meliputi : potensi pasar, mutu produk dan layanan, promosi dan pemasaran, asosiasl, aspirasi masyarakat, kerjasama dan kendala maupun permasalahan di Kawasan Wisata SSB.
c.  Peranan Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Magelang; tingkah laku pelaku (stakeholders) : usaha jasa pariwisata, biro perjalanan, hotel dan restoran, pemandu wisata, informasi wisata, jasa konsultasi wisata, jasa transportasi, cinderamata, wisatawan dan masyarakat di sekitar ODTW dalam rangka mengembangkan kawasan tersebut
d.  Bahan   masukan   Rancangan    Peraturan    Daerah   yang   dibutuhkan   untuk mengefektifkan pengelolaan objek dan daya tarik wisata di Kawasan SSB.
Penelitian lapangan dilakukan di Kawasan Wisata SSB. Sasaran utama adalah ODTW penting di kawasan tersebut. Subjek penelitiannya meliputi : pengelola ODTW, pengurus asosiasi stakeholder pariwisata, masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kawasan Wisata SSB. Data primer (utama) diperoleh    dari subjek penelitian dengan menerapkan teknik wawancara rnendalam, diskusi kelompok terfokus dan pengamatan. Data primer tersebut berupa kepentingan dan kebutuhan publik, sosial dan perorangan (individual). Data sekunder berupa peraturan perundangan terkait dengan upaya pengembangan Pariwisata Jawa Tengah, khususnya pengembangan kawasan SSB, dan laporan dari pengelolan GDTW tiga Pemerintah Daerah tersebut, terutama Dinas Pariwisata. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif untuk memperoleh gambaran keserasian-tiga kepentingan di atas sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah yang dimaksudkan.
Hasilnya menunjukkan, Pemerintah Daerah harus melaksanakan kebijakan dan regulasi dengan mengedepankan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan; mendorong, memfasilitasi peran serta dan mengakomodasi kepentingan masyarakat pariwisata di kawasan wisata SSB. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjamin pariwisata berkelanjutan. Peranan masyarakat setempat perlu difasilitasi agar kepariwisataan bisa dirasakan dan tersebar merata. Layanan stakeholder harus menjaga penampilan dan mutu, dan kerjasama ditingkatkan dengan memperhatikan keterkaitan kepentingan masing-masing.