Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM UNS Gelar FGD: Kajian Kesiapan Lokasi Perluasan Areal Upland Region III

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM UNS selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Kajian Kesiapan Lokasi Perluasan Areal Upland Region III yang meliputi wilayah Purbalingga, Banjarnegara, dan Magelang. Acara ini berlangsung pada tanggal 2-4 Desember 2024 di tiga Kabupaten di Jawa Tengah yakni, Purbalingga, Banjarnegara, dan Magelang dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian daerah setempat, akademisi, praktisi pertanian, serta perwakilan masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani.

Sementara itu, dari PPLH – LPPM UNS mengirim beberapa tim tenaga ahli diantaranya: Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc.(Hons), Ph.D. ; Prof. Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M.Si. ; Dr. Ir. Dewi Handayani, S.T., M.T. ; Ir. Agus Hari Wahyudi, M.Sc. ; Dr. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. ; Prof. Dr. Suryanto, S.E., M.Si ; Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S.

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi dan tantangan dalam pengembangan wilayah upland yang berorientasi pada pertanian produktif dan ramah lingkungan. Kajian kesiapan lokasi menjadi langkah awal untuk memastikan efektivitas perluasan areal serta kesesuaiannya dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat lokal.

Topik yang diangkat dalam FGD ini meliputi analisis potensi wilayah dengan cara mengidentifikasi karakteristik tanah, iklim, dan ketersediaan sumber daya air, evaluasi infrastruktur pendukung meliputi jalan akses, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen, pendekatan sosial dan ekonomi guna memastikan keberlanjutan pengelolaan areal upland melalui partisipasi aktif masyarakat setempat, konservasi lingkungan yakni dengan mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam desain pengelolaan wilayah.

Para peserta juga diajak untuk memberikan masukan dan berbagi pengalaman terkait pengembangan kawasan upland. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan terpencil.

Hasil dari FGD ini akan menjadi bahan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan strategis terkait perluasan areal upland di Region III. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, diharapkan pengembangan kawasan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan.