• Cougar

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Lions

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Snowalker

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Howling

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  • Sunbathing

    LPPM UNS

    Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Posts tagged: pariwisata bebas kendala

Kajian Tentang Implementasi Pengembangan Pariwisata yang Aksesibel Untuk Penderita Cacat (Disable People) dan Orang yang Memiliki Keterbatasan Fisik Serta Model Pengembangannya di Yogyakarta.

Kata kunci : disable people, pariwisata bebas kendala, tourism for all.

Cahyono, Untung Joko; Tunjung WS; Warto*)
LPPM UNS, Penelitian, Dikti, Hibah Bersiang, 2007.

Pariwisata bebas kendala menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini. Sebagai kelompok yang kurang beruntung (disadvantage group) penderita cacat dan kelompok yang mempunyai keterbatasan fisik seperti misalnya lansia dan anak – anak, mereka sama – sama mempunyai hak untuk menikmati perjalanan yang biasa dilakukan oleh mereka yang secara fisik sehat. Pemerintah sudah membuat peraturan-peraturan yang berkaitan pariwisata bebas kendala ini, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat., Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 468/KPTS/1998 tentang persyaratan teknik aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan., serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji implemetasi kebijakan pemerintah tentang aksesibilitas umum pada sektor pariwisata dan mengetahui perubahan perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap diberlakukannya kebijakan pemerintah tersebut serta penerapan konsep pariwisata bebas kendala (Barier Free Tourism).
Padahal akhir – akhir ini karena bertambahnya faktor harapan hidup, jumlah kaum lansia secara nasional maupun internasional menunjukkan kenaikan yang signifikan.  Kurang lebih 10 persen dari 200 juta populasi Indonesia adalah penderita cacat fisik. Meskipun begitu, terlepas dari jumlah yang cukup besar tersebut sampai saat ini, utamanya di Indonesia para penyandang cacat belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun kelompok masyarakat yang beruntung. Lebih sering mereka termarginalkan karena kekurangan yang dimilikinya. Bahkan sementara masyarakat menganggap mereka bukanlah kelompok yang potensial dalam bidang pariwisata baik sebagai turis yang potensial maupun sebagai tenaga kerja di lingkungan pariwisata.
Meskipun pemerintah telah membuat peraturan tentang kesejahteraan penderita cacat, desain bangunan dan lingkungan publik, serta sistem transportasi yang aksesibel untuk penderita cacat, perkembangan implementasinya di lapangan terlihat kurang begitu menggembirakan. Sehingga evaluasi tentang implementasi (penerapan) peraturan dilapangan sangat perlu dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Yogyakarta karena sejak 1998 Yogyakarta terlihat mulai mengkapanyekan program Gerakan Aksessilitas Umum Nasiona (GAUN) dan pada tahun 1999 memulai pilot project penerapan aksesibilitas umum di Kawasan Malioboro dan beberapa obyek wisata lainnya.
Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi dan respon masyarakat Yogya terhadap pariwisata bebas kendala ini masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa stakeholders pariwisata dan observasi di beberapa sarana dan fasilitas pariwisata di Yogyakarta. Pemanfaatan potensi obyek dan sarana pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan penca dan manula kurang.  Permasalahan yang mengemuka dari hasil penelitian ini adalah kurang intensifnya dalam hal sosialisasi, promosi dan evaluasi/kontrol. Setiap stakeholder menyadari mempunyai peran yang penting dan sangat responsif, namun belum terintegrasi dengan baik.
Penelitian ini merekomendasikan suatu model pengembangan pariwisata bebas kendala dengan penekanan pada sosialisasi, promosi dan evaluasi/kontrol, yang mana prinsip ‘kesamaan bukan perbedaan’, ‘universal bukan spesifik’, dan ‘inklusif bukan eksklusif ‘ lebih di tonjolkan. Pada kenyataannya penca dan lansia tidak ingin dibedakan atau diperlakukan khusus. Penyediaan sarana yang aksesibel untuk semua akan membuat penca dan lansia lebih mandiri dan tidak takut terisolasi/terjebak difasilitas umum, termasuk sarana pariwisata dan rekreasi. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk kemajuan dunia pariwisata di masa depan yang mengarah pada prinsip Tourism for All. Penyusunan model pengembangan pariwisata di Yogyakarta yang lebih rinci serta pengujian implementasinya perlu dilakukan pada penelitian berikutnya.