KEPATUHAN PENGUNGKAPAN SAP YANG WAJIB DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH: Bukti pada Kabupaten di Indonesia

Kata kunci: pengungkapan, kepatuhan, standar akuntansi pemerintah (SAP),
karakteristik pemerintah daerah

Djoko Suhardjanto, Rusmin, Putriesti Mandasari *)
LPPM UNS, Penelitian, DP2M, Publikasi Internasional , 2009

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah pada kepatuhan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP). Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran, kekayaan, perbedaan fungsional, usia, pembiayaan utang, dana perimbangan, dan latar belakang pendidikan bupati. Terdapat 115 laporan keuangan kabupaten yang digunakan sebagai sampel. Tingkat tertinggi kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib adalah 81,14% (Wonosobo), sedangkan tingkat terendah sebesar 16,67 (Aceh Selatan dan Garut). Rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib pada kabupaten di Indonesia adalah 51,56%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dana perimbangan dan latar belakang pendidikan bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib. Temuan ini diharapkan memiliki implikasi yang signifikan bagi administrator pemerintah daerah dalam mempertimbangkan adopsi SAP. Hal ini juga penting bagi para pembuat kebijakan dan regulator, para pejabat pemerintah daerah, dan badan-badan pengawasan negara karena temuan dalam penelitian ini dapat diterapkan untuk perumusan kebijakan dan studi organisasi. Implikasi dari studi ini adalah bupati perlu mendorong kepatuhan pengungkapan laporan keuangan dengan SAP, sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan SAP dan hadiah bagi pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP.